Kapusjianmar Seskoal Paparkan Integrasi Kerangka Maritim dan Sistem Satelit pada Diskusi Strategis Pengembangan Ekosistem Keantariksaan Nasional

Jakarta, 27 Juli 2026  –  Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Kapusjianmar) Seskoal, Laksamana Pertama TNI Salim, S.E., M.Phil., M.Tr.Opsla bersama Dirjianstraops Seskoal hadir mendampingi Komandan Seskoal sekaligus sebagai salah satu pembicara pada Diskusi Strategis Pengembangan Ekosistem Keantariksaan Nasional melalui Sinergi Kebutuhan Nasional, Kapabilitas Nasional, dan Inovasi Global yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), bertempat di Ruang SS 3, Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Kegiatan strategis tersebut bertujuan menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan ekosistem keantariksaan nasional yang adaptif terhadap tantangan geopolitik, perkembangan teknologi, serta kebutuhan pertahanan, keamanan, dan pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Kapusjianmar Seskoal menyampaikan paparan berjudul “Integrating Maritime Frameworks: The Nexus of UNCLOS, SOLAS, TSS & Satellite Systems Leveraging SDS, VDES & SIGINT for Sovereignty & Safety.” Paparan tersebut menekankan pentingnya integrasi antara kerangka hukum maritim internasional, sistem keselamatan pelayaran, pengaturan lalu lintas kapal, serta pemanfaatan teknologi satelit modern guna memperkuat kedaulatan, keselamatan, keamanan, dan tata kelola ruang maritim Indonesia.

Kapusjianmar menjelaskan bahwa tantangan keamanan maritim dewasa ini tidak lagi dapat dihadapi hanya melalui pendekatan konvensional. Perkembangan teknologi antariksa, penginderaan satelit, komunikasi digital, serta kemampuan intelijen sinyal harus diintegrasikan dengan rezim hukum internasional dan sistem keselamatan pelayaran sehingga mampu menghasilkan Maritime Domain Awareness (MDA) yang komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Menurutnya, pemanfaatan Satellite Data Systems (SDS), VHF Data Exchange System (VDES), dan Signals Intelligence (SIGINT) merupakan bagian penting dalam membangun sistem pengawasan maritim nasional yang terintegrasi. Kemampuan tersebut akan memperkuat deteksi dini terhadap berbagai ancaman di laut, meningkatkan efektivitas pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), mendukung perlindungan infrastruktur bawah laut, mengoptimalkan keselamatan pelayaran, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di wilayah perairan nasional.

Selain itu, Kapusjianmar menegaskan bahwa pengembangan ekosistem keantariksaan nasional perlu diarahkan untuk mendukung kepentingan strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sinergi antara teknologi antariksa, industri nasional, lembaga riset, kementerian/lembaga, akademisi, dan TNI menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemandirian teknologi sekaligus memperkuat ketahanan nasional di domain maritim dan antariksa.

Diskusi strategis tersebut turut menghadirkan narasumber dari berbagai institusi strategis nasional, yakni Direktur Utama IDSurvey, Direktur Pengembangan Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), dan Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN. Kehadiran para narasumber mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan ekosistem keantariksaan Indonesia.

Sementara itu, peserta kegiatan terdiri atas pejabat Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang diwakili Komandan Seskoal dan pejabat Mabesal, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT Len Industri (Persero), IDSurvey, serta PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat).

Melalui partisipasi aktif dalam forum strategis tersebut, Pusjianmar Seskoal kembali menegaskan komitmennya sebagai naval think tank TNI Angkatan Laut yang terus memberikan kontribusi akademis dan rekomendasi kebijakan strategis guna mendukung pembangunan kekuatan maritim nasional serta memperkuat sinergi antara domain maritim dan keantariksaan sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia.

Scroll to Top