Implementasi kebijakan”Strategi Raya” Amerika Serikat di Indo-Pasifik menghadapi kepentingan nasional Tiongkok.

Latar Belakang

Region geografis Indo-Pasifik yang terbentang dari ujung barat Samudera India sampai dengan sisi paling timur Pasifik terutama di Laut China Selatan telah menjadi teater/mandala baru bagi perebutan hegemoni negara-negara super power demi mempertahankan kepentingan nasional masing-masing. Amerika Serikat sebagai salah satu negara dengan kepentingan (national interest) terbesar menganggap Indo-Pasifik memiliki nilai sangat strategis karena menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global dan “center of gravity” kompetisi geopolitik abad 21. Selain menyimpan nilai ekonomi yang sangat tinggi yaitu lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) global, kawasan tersebut juga memiliki sembilan dari sepuluh pelabuhan tersibuk di dunia sehingga menjadikannya sebagai region yang sangat vital bagi dunia pernigaaan internasional, termasuk bagi amerika serikat sendiri.¹ Values strategis tersebut mendorong Amerika memandang perlu untuk mempertahankan jaringan aliansi dengan negara-negara yang berada di sekeliling kawasan ini diantaranya Jepang, Korea Selatan, Australia dan lainnya, juga memperkuat kemitraan dengan negara-negara seperti Indonesia, India, dan Vietnam.²

Selain itu, meningkatnya pengaruh dan aktivitas militer Tiongkok khususnya di Laut China Selatan juga menjadi perhatian serius bagi negara-negara kawasan khususnya Amerika Serikat. Ekspansi Tiongkok yang demikian cepat dan agresif dipandang oleh Washington sebagai upaya yang membahayakan tatanan global berbasis aturan atau rules-based international order.³ Misi strategis Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik mencerminkan ambisi jangka panjang untuk menjadi kekuatan dominan secara regional dan global, baik dari sisi militer, ekonomi, maupun politik. Salah satu pilar utama misi tersebut adalah upaya Tiongkok untuk mengamankan jalur perdagangan maritim dan memperluas pengaruhnya melalui proyek-proyek besar seperti Belt and Road Initiative (BRI). Melalui BRI, Tiongkok membangun pelabuhan, infrastruktur, dan proyek energi di berbagai negara Indo-Pasifik, menciptakan jaringan ekonomi yang berpotensi menempatkan negara-negara penerima dalam ketergantungan terhadap Beijing.⁴ Ambisi ini juga terlihat dari peningkatan anggaran militer, pengembangan kekuatan Angkatan Laut PLA (People’s Liberation Army Navy), serta latihan militer skala besar di kawasan Indo-Pasifik.⁵

Dokumen strategis Amerika Serikat terkait Indo-Pasifik yang dirilis oleh gedung putih menyatakan komitmen Amerika untuk menjamin keamanan maritim, kebebasan bernavigasi, dan stabilitas kawasan serta tidak menginginkan kawasan tersebut dikuasai hanya oleh sebuah kekuatan tunggal.⁶ Selain hal tersebut, nilai-nilai universal yang dianut oleh Amerika seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kepentingan strategis yang tidak boleh terganggu oleh suatu negara termasuk China yang mereka anggap telah menerapkan sebuah model pembangunan dan pengembangan otoriter melalui inisiatif tertentu seperti Belt and Road Initiative (BRI).⁷ Guna menjaga kepentingan itu Amerika perlu mempertahankan jaringan aliansi strategis di kawasan ini, termasuk dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Filipina, serta memperkuat kemitraan dengan negara-negara seperti Indonesia, India, dan Vietnam.²

Ekspansi Tiongkok

Tiongkok telah menempuh berbagai langkah strategis untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Laut Cina Selatan. Salah satu langkah paling signifikan adalah reklamasi dan pembangunan pulau buatan secara besar-besaran di wilayah Kepulauan Spratly dan Paracel. Setelahnya, Tiongkok membangun landasan pacu, pelabuhan, radar, serta menempatkan sistem rudal anti-kapal dan anti-pesawat di beberapa pulau seperti Fiery Cross Reef, Subi Reef, dan Mischief Reef. Pembangunan ini dianggap sebagai bentuk militerisasi wilayah sengketa yang memicu ketegangan regional.⁹ Selain itu, Tiongkok terus mempertahankan klaim historisnya atas hampir seluruh Laut Cina Selatan melalui “Nine-Dash Line”, meskipun klaim tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh keputusan arbitrase internasional pada tahun 2016 dalam kasus yang diajukan oleh Filipina. Namun demikian, Tiongkok menolak mengakui putusan tersebut dan tetap memperluas kehadiran maritimnya.¹⁰ Dalam praktiknya, Tiongkok menggunakan pendekatan “grey zone tactics”, seperti mengerahkan kapal penjaga pantai dan milisi maritim berpakaian sipil untuk mengintimidasi nelayan dan kapal eksplorasi milik negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, tanpa melibatkan konfrontasi militer langsung.¹¹

Lebih jauh, Tiongkok memanfaatkan kekuatan ekonominya melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI) untuk menjalin hubungan erat dengan negara-negara di Asia Tenggara. Bantuan keuangan dan proyek infrastruktur membuat beberapa negara menjadi lebih lunak terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan, sebagaimana terlihat dari sikap pro-Tiongkok yang ditunjukkan oleh Kamboja dalam forum ASEAN.¹² Tiongkok juga secara rutin melakukan latihan militer skala besar dan unjuk kekuatan di Laut Cina Selatan, yang menjadi simbol dominasi dan pengaruh militernya di kawasan.¹³ Di sisi lain, pembentukan kawasan administratif “Sansha” dan pengiriman aparatur sipil ke pulau-pulau sengketa menunjukkan upaya normalisasi kehadiran melalui jalur hukum dan administrasi, atau apa yang disebut sebagai creeping jurisdiction.¹⁴

Strategi Amerika Serikat

Strategi Amerika Serikat untuk membendung hegemoni Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik dirancang secara komprehensif melalui pendekatan diplomatik, militer, ekonomi, dan teknologi. Washington memperkuat aliansi dan kemitraan strategisnya dengan negara-negara sekutu seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, serta memperluas jaringan kerja sama dengan India, Filipina, dan Vietnam. Salah satu upaya strategis ini tercermin dalam penguatan kerja sama melalui forum Quad (Quadrilateral Security Dialogue) dan pakta pertahanan AUKUS yang memungkinkan Australia memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dari AS dan Inggris, sebagai penyeimbang kekuatan Tiongkok di wilayah tersebut.¹⁵

Dalam aspek militer, Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militer yang kuat di kawasan melalui Armada ke-7 yang berbasis di Jepang dan secara rutin menggelar operasi kebebasan navigasi (Freedom of Navigation Operations/FONOPs) di Laut China Selatan. Operasi-operasi ini dimaksudkan untuk menegaskan penolakan terhadap klaim sepihak Tiongkok atas kawasan maritim yang disengketakan, termasuk klaim historis sembilan garis putus-putus (nine-dash line).¹⁶ Selain itu, Amerika juga mendorong tatanan berbasis aturan (rules-based order) di kawasan, yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Dalam ranah ekonomi, AS memperkenalkan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) sebagai alternatif terhadap pengaruh ekonomi Tiongkok melalui proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI). Di bidang teknologi, Washington juga menerapkan pembatasan ekspor terhadap produk strategis seperti semikonduktor dan chip kecerdasan buatan kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok, guna mempertahankan keunggulan teknologi Barat dan membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi militer dan sipil berdaya tinggi.¹⁷

Terakhir, pendekatan soft power Amerika juga ditingkatkan melalui diplomasi publik, bantuan pembangunan, serta program kerja sama pendidikan dan kebudayaan di negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Pendekatan ini bertujuan menawarkan alternatif terhadap diplomasi berbasis utang (chequebook diplomacy) yang kerap digunakan Tiongkok di kawasan.¹⁸ Dengan strategi yang terintegrasi ini, Amerika Serikat berupaya menjaga stabilitas, kebebasan navigasi, dan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.

Perkembangan terkini

Keberhasilan Amerika Serikat dalam menghadapi hegemoni Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik dapat diukur melalui sejumlah indikator, antara lain penguatan aliansi strategis, respons kawasan terhadap kehadiran AS, dukungan terhadap tatanan berbasis aturan, dan pembatasan pengaruh ekonomi serta teknologi Tiongkok. Dalam hal aliansi, AS menunjukkan keberhasilan dengan memperkuat Quad bersama India, Jepang, dan Australia, serta menjalin pakta AUKUS dengan Inggris dan Australia. Selain itu, kerja sama pertahanan dengan Filipina yang sempat merenggang kini kembali menguat, terlihat dari penambahan lokasi pangkalan militer AS di negara tersebut.¹⁹ Keberhasilan ini menunjukkan bahwa AS tetap menjadi mitra strategis utama bagi banyak negara di kawasan. Namun, dari sisi pengaruh ekonomi, Tiongkok masih mendominasi. Investasi besar melalui Belt and Road Initiative (BRI) membuat banyak negara Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Pasifik lebih bergantung pada Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, pelabuhan dan jalur kereta api yang dibiayai oleh Tiongkok di Myanmar, Laos, dan Pakistan memperkuat pengaruh ekonomi Beijing secara signifikan.²⁰ Di bidang teknologi, pembatasan ekspor chip dari AS memang menghambat kemajuan beberapa perusahaan Tiongkok, namun Beijing tetap agresif mengembangkan teknologi dalam negeri dan memperluas ekspor teknologi 5G ke kawasan seperti Asia Tengah dan Afrika.²¹

Dalam hal persepsi dan soft power, AS menghadapi tantangan karena banyak negara di kawasan mengedepankan sikap non-blok dan enggan terjebak dalam rivalitas besar. Survei di ASEAN menunjukkan bahwa meskipun AS dipandang unggul dalam aspek keamanan, Tiongkok tetap dianggap lebih berpengaruh dalam bidang ekonomi.²² Artinya, meskipun strategi Amerika menunjukkan hasil positif dalam menjaga keseimbangan kekuatan militer dan diplomatik, dominasi ekonomi dan pendekatan pragmatis Tiongkok di banyak negara membuat kompetisi ini belum menghasilkan pemenang mutlak.

Pengaruh Amerika Serikat terhadap strategi Tiongkok

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini Amerika Serikat belum sepenuhnya berhasil menghentikan ekspansi Tiongkok, namun mampu memperlambat dan menyeimbangkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam aspek militer dan strategis. Melalui kehadiran militer yang diperluas dan aliansi keamanan seperti Quad dan AUKUS, AS mampu membatasi ruang gerak militer Tiongkok, terutama di titik-titik sensitif seperti Laut Tiongkok Selatan dan Selat Taiwan. Namun, di bidang ekonomi, Tiongkok tetap unggul berkat inisiatif Belt and Road (BRI) yang memperkuat pengaruhnya di Asia, Afrika, dan Eropa Timur, serta ketergantungan perdagangan negara-negara ASEAN terhadap Beijing. Di sektor teknologi, meskipun AS berhasil menekan Tiongkok melalui embargo semikonduktor dan pembatasan ekspor, Tiongkok menunjukkan ketahanan dengan mempercepat kemandirian teknologinya. Dalam diplomasi, kedua negara bersaing ketat; AS mengedepankan pendekatan multilateral, sedangkan Tiongkok menggunakan strategi pragmatis dan ekonomi untuk mendekati negara-negara berkembang. Hasilnya, banyak negara di kawasan memilih strategi “hedging” atau bersikap netral. Kesimpulannya, AS berhasil mengimbangi ekspansi Tiongkok di bidang militer dan teknologi, tetapi masih kesulitan dalam menyaingi dominasi ekonomi dan pengaruh infrastruktur Tiongkok secara global.

Dinamika dan perkembangan situasi keamanan maritim dan politik negara-negara di kawasan Indo-Pasifik masih belum bisa diprediksi secara pasti, yang jelas kedua kekuatan saat ini masing-masing pasti terus menyusun rencana dan perhitungan-perhitungan kekuatan dari berbagai aspek untuk menerapkan strategi dan taktik selanjutnya di masa mendatang. Semoga tidak mengarah kepada eskalasi yang semakin memburuk karena pasti akan membawa dampak terhadap negara-negara yang ada di kawasan.

---

Catatan kaki.

1. Indo-Pacific Strategy of the United States, The White House, February 2022, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf ↩︎
2. U.S. Department of Defense, “Indo-Pacific Strategy Report,” June 2019, https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF ↩︎
3. Congressional Research Service, “China’s Actions in South and East China Seas: Implications for U.S. Interests,” updated March 2023, https://crsreports.congress.gov ↩︎
4. Belt and Road Portal, “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road,” 2015, http://english.www.gov.cn/archive/publications/2015/03/28/content_281475080249035.htm ↩︎
5. International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2023, https://www.iiss.org/publications/the-military-balance ↩︎
6. Indo-Pacific Strategy of the United States, The White House, 2022. ↩︎
7. U.S. State Department, “Countering China’s Economic Coercion and Promoting a Free and Open Indo-Pacific,” 2022, https://www.state.gov ↩︎
8. U.S. Department of Defense, “Indo-Pacific Strategy Report,” June 2019, https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF ↩︎
9. Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) – CSIS, “Island Tracker,” https://amti.csis.org ↩︎
10. Permanent Court of Arbitration, “Award in the Matter of the South China Sea Arbitration,” 12 July 2016, https://pca-cpa.org/en/cases/7 ↩︎
11. Office of Naval Intelligence (ONI), “China’s Maritime Militia,” 2020 ↩︎
12. Council on Foreign Relations (CFR), “China’s Influence in Southeast Asia,” https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-influence-southeast-asia ↩︎
13. International Institute for Strategic Studies (IISS), Military Balance 2023, https://www.iiss.org ↩︎
14. U.S. Department of Defense, “Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2022,” https://media.defense.gov ↩︎
15. Center for Strategic and International Studies (CSIS). America’s Indo-Pacific Strategy: Advancing a Free and Open Region. 2022. ↩︎
16. White House. Indo-Pacific Strategy of the United States. Februari 2022. ↩︎
17. U.S. Department of Defense. 2022 National Defense Strategy of the United States of America. ↩︎
18. Congressional Research Service. U.S.-China Strategic Competition in the Indo-Pacific. November 2023. ↩︎
19. U.S. Department of State. U.S.-Philippines Bilateral Relations Fact Sheet. 2023. ↩︎
20. Belt and Road Portal. Projects Overview in Southeast and South Asia. 2024. ↩︎
21. Bloomberg. China’s Chip Progress Persists Despite U.S. Export Controls. 2023. ↩︎
22. ISEAS-Yusof Ishak Institute. The State of Southeast Asia Survey Report 2024. ↩︎