Jakarta, 24 Juli 2026 — Dinamika Laut China Selatan (LCS) terus menjadi salah satu isu strategis yang memengaruhi konstelasi keamanan, ekonomi, dan politik di kawasan Indo-Pasifik. Di tengah meningkatnya kompetisi geopolitik, Indonesia tetap menempatkan diri sebagai negara yang konsisten mengedepankan hukum internasional, diplomasi, dan stabilitas kawasan tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Perspektif tersebut menjadi salah satu pokok bahasan yang disampaikan Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Kapusjianmar) Seskoal, Laksamana Pertama TNI Salim, S.E., M.Phil., M.Tr.Opsla, saat menjadi pembicara pada Seminar Publik yang diselenggarakan Yayasan Cendekia Muda Sinologi Indonesia (Forum Sinologi Indonesia) bertema “Aset atau Ancaman: Kompleksitas Laut China Selatan dalam Relasi Indonesia–China”, di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Seminar ini menghadirkan forum dialog yang mempertemukan unsur militer, akademisi, peneliti, mahasiswa, insan media, serta masyarakat umum untuk mendiskusikan perkembangan strategis di Laut China Selatan dari perspektif keamanan maritim, geopolitik, hukum laut internasional, hingga hubungan bilateral Indonesia–China. Selain Kapusjianmar Seskoal, seminar turut menghadirkan Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H., Ple Priatna, S.I.P., M.A., dan Dr. Klaus Heinrich Raditio sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Laksma TNI Salim menegaskan bahwa bagi Indonesia, Laut China Selatan bukan semata persoalan sengketa teritorial antarnegara, melainkan bagian dari lingkungan strategis yang memiliki implikasi langsung terhadap keamanan maritim, keselamatan jalur komunikasi laut (Sea Lines of Communication/LOC), keberlanjutan aktivitas ekonomi, perlindungan sumber daya kelautan, serta stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Menurutnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus poros penting jalur pelayaran internasional, Indonesia memiliki kepentingan yang tidak dapat dipisahkan dari terciptanya kawasan maritim yang aman, stabil, dan berbasis aturan (rules-based order). Oleh karena itu, Indonesia secara konsisten mendukung penyelesaian setiap perbedaan melalui dialog damai, penghormatan terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, serta penguatan mekanisme kerja sama regional yang inklusif.
“Diplomasi dan pertahanan bukanlah dua pendekatan yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam menjaga stabilitas kawasan. Indonesia perlu terus membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama, sekaligus meningkatkan kapasitas pertahanan maritim sebagai bagian dari strategi menjaga kepentingan nasional,” ungkapnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan tingginya partisipasi peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, insan media, komunitas kajian, dan pemerhati hubungan Indonesia–China. Beragam pertanyaan mengemuka mengenai prospek hubungan bilateral, implementasi UNCLOS 1982, keseimbangan geopolitik di Indo-Pasifik, serta peran Indonesia sebagai middle power dalam menjaga stabilitas kawasan.
Keikutsertaan Kapusjianmar Seskoal pada forum tersebut mencerminkan komitmen Pusjianmar sebagai pusat pengkajian strategis TNI Angkatan Laut untuk terus menghadirkan pemikiran yang konstruktif dalam mendukung pembangunan kekuatan maritim nasional. Melalui keterlibatan aktif dalam forum akademik dan dialog strategis, Pusjianmar Seskoal berupaya memperkuat ekosistem kajian kemaritiman yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan pertahanan, diplomasi maritim, dan penguatan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik.
pusjianmar.id
