Gagasan bahwa perubahan iklim merupakan masalah keamanan maritim masih disambut dengan skeptisisme atau penolakan yang nyata, khususnya dari praktisi pertahanan — sesuatu yang saya pelajari dengan melakukan wawancara penelitian tentang topik tersebut.
Namun, dampak perubahan iklim pada wilayah pesisir memiliki implikasi keamanan maritim yang parah, khususnya bagi negara-negara dengan garis pantai yang luas, seperti di Indo-Pasifik. Sifat transnasional dari ancaman iklim perlu diakui dan negara-negara perlu bangkit di atas kepentingan pribadi mereka yang sempit untuk bersiap menghadapi krisis di masa mendatang.
Ancaman keamanan maritim disebabkan oleh aktor negara atau non-negara, atau entitas nonmanusia (seperti iklim), dan merusak kesejahteraan ekosistem laut, akses masyarakat terhadap sumber daya laut dan/atau integritas yurisdiksi maritim negara. Ancaman-ancaman ini meliputi pembajakan, penyelundupan, perdagangan manusia, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, perselisihan internasional, degradasi dan polusi laut serta persaingan strategis antarnegara.
Perubahan iklim secara serius memperburuk tantangan keamanan maritim yang ada. Meningkatnya permukaan air laut dan suhu permukaan laut mengakibatkan peristiwa cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi seperti siklon dan banjir. Konsorsium Iklim Regional untuk Asia dan Pasifik memproyeksikan bahwa permukaan air laut di Pasifik akan naik sekitar 0,09 hingga 0,18 meter pada tahun 2030 dibandingkan dengan periode antara tahun 1986 dan 2005. Jika emisi tidak dikurangi secara signifikan, peningkatan ini dapat mencapai hingga 0,36 meter pada pertengahan abad dan 0,63 meter pada tahun 2070.
Peristiwa cuaca ekstrem berdampak buruk pada kehidupan dan mata pencaharian masyarakat karena pertanian, akuakultur, dan perikanan terkuras atau hancur. Pada gilirannya, hal ini memperburuk kemiskinan, memperlebar kesenjangan, dan memperdalam ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan penguasa mereka. Kemerosotan kesejahteraan dan peningkatan degradasi ekonomi yang diakibatkannya dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas maritim, perdagangan manusia, dan cara-cara ilegal lainnya untuk bertahan hidup — yang semuanya meningkatkan ketidakamanan.
Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kriminalitas maritim di Tanduk Afrika sebagai akibat dari penurunan stok ikan dan sumber daya laut lainnya. Laporan juga mengisyaratkan peningkatan insiden pembajakan di Selat Malaka dan Singapura dalam beberapa tahun terakhir — lonjakan yang dikaitkan dengan memburuknya situasi sosial ekonomi di wilayah tersebut yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan penurunan hasil tangkapan ikan sebagai akibat dari perubahan iklim.
Negara-negara bergantung pada laut bebas dan terbuka untuk lebih dari sekadar sumber daya yang mendorong ekonomi biru mereka, yaitu, kegiatan ekonomi di lingkungan pesisir dan laut.
Sebagian besar perdagangan global mengalir melalui jalur laut dan 60% dari pergerakan ini (terutama bahan kimia, minyak, dan gas alam cair) terjadi di Indo-Pasifik. Rute laut global utama dan minor melintasi wilayah tersebut, yang juga merupakan rumah bagi beberapa titik rawan maritim kritis — termasuk Selat Malaka, Lombok, dan Ombai serta Laut Cina Selatan dan Timur — yang dilalui barang senilai triliunan dolar setiap tahunnya.
Kesehatan dan keterbukaan titik-titik sempit dan rute laut ini sangat penting secara ekonomi dan strategis, tidak hanya bagi negara-negara di kawasan tersebut, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan lainnya, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Para ahli strategi keamanan menyadari bahwa simpul-simpul maritim yang penting ini terancam oleh kriminalitas, pembajakan, dan agresi negara. Sebagai tanggapan, pemerintah telah berupaya untuk mencegah bahaya tersebut dengan melakukan latihan gabungan angkatan laut dan militer seperti Latihan Malabar dan Rim of the Pacific serta latihan yang dilakukan oleh Komando Indo-Pasifik AS.
Selain itu, akibat kenaikan muka air laut, perubahan iklim akan berdampak signifikan pada kedaulatan negara atas garis pantai, pulau-pulau kecil, dan terumbu karang mereka. Zona ekonomi eksklusif dan batas-batas maritim yang ada yang ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa serta perjanjian-perjanjian regional dan bilateral dapat menjadi usang karena batas-batas fisiknya dihapuskan.
Hal ini dapat memicu sengketa perbatasan baru antara negara-negara tetangga atau memperparah sengketa yang sudah ada, seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Perselisihan mengenai pengelolaan air dan perikanan lintas batas juga dapat muncul sebagai akibat dari salinitas air tawar — yang diperkirakan diperburuk oleh perubahan iklim karena dampaknya pada siklus air — dan menurunnya stok ikan.
Dalam laporan tahun 2020, Dewan Militer Internasional tentang Iklim dan Keamanan (IMCCS) menyatakan bahwa pemicu stres yang disebabkan oleh iklim seperti kenaikan muka air laut, bencana cuaca yang sering dan intens, banjir, salinitas air, dan menurunnya stok ikan akan menyebabkan “terkikisnya kapasitas penanganan, meningkatnya keluhan, dan memburuknya ketegangan dan kerapuhan yang mendasarinya” serta “kapasitas negara yang luar biasa.”
Laporan, “Iklim dan Keamanan di Indo-Asia Pasifik,” mendesak para pemimpin untuk menjadikan perubahan iklim sebagai prioritas keamanan. Laporan ini juga menandakan perkembangan yang baik dalam pemahaman konvensional tentang isu keamanan maritim dari dalam lembaga militer karena IMCCS merupakan pengelompokan para pemimpin militer internasional dan pakar serta lembaga keamanan.
Tantangan yang disebabkan oleh perubahan iklim memerlukan pemikiran ulang dan pendefinisian ulang tentang apa artinya memastikan keamanan di wilayah maritim. Negara-negara tidak akan berhasil melindungi wilayah dan kepentingan mereka dari konsekuensi langsung dan tidak langsung — dan tanpa pandang bulu — dari pemanasan global dengan bertindak secara sepihak. Sebaliknya, mereka perlu bekerja sama dalam menghadapi krisis eksistensial bersama ini.
Negara-negara Indo-Pasifik dan mereka yang berkepentingan di kawasan tersebut harus menggunakan mekanisme kerja sama yang ada seperti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan pengelompokan “Quad” untuk membangun ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Secara khusus, perhatian dan bantuan harus diberikan kepada wilayah di sekitar titik rawan maritim, rute laut, dan negara kepulauan karena kesejahteraan mereka sangat terkait dengan lingkungan laut yang lebih luas.
Perubahan iklim memberikan peluang bagi negara-negara yang selama ini terjebak dalam persaingan strategis dan ekonomi untuk bertindak bersama-sama. Namun, pertanyaannya tetap apakah mereka memiliki kedewasaan dan pandangan jauh ke depan untuk melihat bahwa masa depan mereka bergantung pada seberapa jauh mereka dapat melihat melampaui perbedaan mereka dan berkolaborasi hari ini.
Author: Robert Mizo | Robert Mizo mengajar di jurusan ilmu politik di Universitas Delhi. Saat ini ia menjadi peneliti Japan Foundation Indo-Pacific Partnership di Toda Peace Institute, Tokyo.